JAKARTA, MillennialNews.id — RUU Cipta Kerja telah disahkan Menjadi UU Cipta kerja melalui Paripurna DPR RI, Senin 5 Oktober 2020. Senator asal NTT, Angelo Wakekako ikut aktif sebagai Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU).

 

“Saya ikut terlibat dalam pembahasan di tingkat 1, secara Tripartir bersama DPR dan Pemerintah. Baik secara fisik maupun virtual dalam rapat bersama PANJA DPR RI,” katanya di Jakarta, Senin (5/10/2020).

 

Keterlibatan DPD secara konstitusional tentu tidak terlepas dari amanat UUD Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 22 D berkaitan dengan Tugas dan wewenang DPD RI dalam bidang legislasi guna mengawal kepentingan daerah.

 

 

“Kami ingin menyampaikan bahwa terlepas dari begitu banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat saat ini, DPD RI melalui kami sebagai perwakilan di PANJA RUU Cipta Kerja, telah secara maksimal mempertahankan kewenangan daerah yang sebelumnya dalam RUU ini hendak diambil alih oleh pemerintah pusat,” ungkap AWK.

 

Proses dialektis yang begitu panjang, akhirnya mengharuskan pemerintah untuk memformulasikan kembali sekitar 143 DIM dari 7-ribuan DIM dalam RUU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan kewenangan daerah, yang akhirnya juga ikut termaktub dalam keseluruhan UU yang disahkan ini.

 

“Proses ini belum berakhir, karena Norma dalam UU ini masih memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan pusat untuk bersama sama menentukan Norma, Standar, Prosedure dan Kriteria (NSPK) terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan di satu sisi, masih banyaknya ruang yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk mengatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang diamanatkan UU ini,” pungkas AWK.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on pinterest
Pinterest

Leave a Comment